Keistimewaan Jogja dan Kesederhanaan Warteg

Sebenarnya agak lucu juga seh gw nulis tema yang satu ini. Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) untuk daerah Yogyakarta telah disiapkan. Duh, kok gw menafsirkan *halah! mimpi kali ditafsir..hehe* klo hal ini hanya sia-sia saja. Dalam RUUK, dituliskan klo gak salah (sory,gw gak menampilkan link.karena terlalu banyak referensi yang gw buka) kepala pemerintahan di Yogyakarta akan dipilih melalui PEMILUKADA. Seketika itu juga rakyat Jogja menolak.

Gimana ya guys, seperti yang udah gw bilang tadi klo pemilukada hanya sia-sia. Begini, pertama kalo pemilukada tetap dilaksanakan dan Sri Sultan dicalonkan. Sudah ketebak kan siapa yang jadi pemenangnya. Kedua, pemilukada itu tidak butuh dana sedikit. Buanyak banget dan yang pastinya akan menyedot anggaran belanja daerah dan kalau diurut ke atas akan menyedot anggaran belanja negara juga tho. Nah! buat apa pemilukada kalo pemenangnya sudah ketahuan sebelum kampanye (dengan asumsi Sri Sultan dicalonkan)

Di sebuah stasiun televisi, gw lupa waktu itu channel apa yang nayangin. Pokoknya, masyarakat diwawancara mengenai tanggapan soal RUUK Yogyakarta. Banyak masyarakat yang mengatakan "kulo manut Sri Sultan mawon" (saya nurut sama Sri Sultan saja). Bahkan ada yang bilang "sistem monarki itu hanya di dalam keraton, Yogyakarta sendiri demokratis kok". Iya seh, Negara Indonesia negara hukum dengan menjunjung tinggi demokrasi. Tapi selama pemerintahan Sri Sultan dan Paku Alam, Yogyakarta adem ayem, tentram dan damai-damai saja kok. Jangan ganggu lah kesitimewaan Yogyakarta. Yogyakarta terlalu bersejarah untuk diusik. Kita tunggu sajalah gimana perkembangan selanjutnya. Atau jangan-jangan ini hanyalah pengalihan kasus. Klo gw urutkan dari kasus Century (hooaaammm,nguap kan gw..heheh) yang dialihkan ke kasus KPK vs POLRI kemudian dialihkan ke kasus Gayus dan sekarang RUUK Yogyakarta. Paling baru adalah pajak yang akan dikenai ke WARTEG!

Oh! men..! warteg kena pajak, yang kena dan mesti bayar adalah konsumen. Tadinya telor+nasi+sayur+gorengan cuma 5000-6000 setelah kena pajak mungkin bisa jadi 8000-9000. Gw sebagai pecinta masakan dan pelanggan warteg, sedikit menyesalkan. Walaupun kebijakan ini hanya dilakukan di Jakarta, tak menutup kemungkinan daerah di luar Jakarta akan ngikut. Kesederhanaan dan murah meriahnya nasi WARTEG akan menghilang ketika pajak itu diberlakukan. Bisa lu bayangkan,ketika lu selesai makan dan akan membayar pelayan di warteg menghitung lalu memberikan struk yang telah bertuliskan "SUDAH TERMASUK PPN 10%" apa bedanya dengan fast food dan junk food yang ada di mall-mall besar.